Fraksi PKS masih menunggu jawaban dari surat yang dilayangkan kepada pimpinan DPR terkait pembangunan gedung DPR baru. Jangan sampai pembangunan gedung sia-sia akibat pemindahan Ibukota.
“Kami telah memberikan surat ke pimpinan DPR untuk mengkonfirmasi ke Presiden terkait rencana pemindahan Ibukota,” ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal di DPP PKS, Jakarta, Senin, 13 September 2010.
Menurut Mustafa, pembangunan gedung DPR mempunyai misi jangka panjang sehingga harus diselaraskan dengan wacana pemerintah terkait pemindahan Ibukota. “Gedung DPR dapat menjadi simbol negara, memberikan nuansa pendidikan, dan menjadi law center masyarakat,” ucapnya.
Yang pasti, pembangunan gedung DPR harus mempunyai rencana matang. Tidak seperti rencana selama ini yang terkesan terburu-buru. Anggaran yang selalu berubah-ubah menjadi bukti. “Ada yang bilang Rp1,8 triliun, Rp1,6 triliun dan terakhir Rp1,2 triliun. Angka ratusan miliar kok bisa jadi main-main, ini kan tidak profesional,” katanya.
Fraksi PKS meminta kepada pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi. “Agar kesimpangsiuran masalah pembangunan gedung DPR dapat selesai,” ucapnya.
Berdasar Rapat Pimpinan DPR 6 September lalu, rencana pembangunan gedung baru DPR RI akhirnya diputuskan ditunda. Keputusan itu muncul kecaman berbagai kalangan.
Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, proyek itu akan dikaji kembali. Pelaksanaan tender akan ditunda sampai semua kajian diselesaikan. Tim teknis bersama konsultan juga diminta untuk menjelaskannya kepada publik.
“Kami telah memberikan surat ke pimpinan DPR untuk mengkonfirmasi ke Presiden terkait rencana pemindahan Ibukota,” ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal di DPP PKS, Jakarta, Senin, 13 September 2010.
Menurut Mustafa, pembangunan gedung DPR mempunyai misi jangka panjang sehingga harus diselaraskan dengan wacana pemerintah terkait pemindahan Ibukota. “Gedung DPR dapat menjadi simbol negara, memberikan nuansa pendidikan, dan menjadi law center masyarakat,” ucapnya.
Yang pasti, pembangunan gedung DPR harus mempunyai rencana matang. Tidak seperti rencana selama ini yang terkesan terburu-buru. Anggaran yang selalu berubah-ubah menjadi bukti. “Ada yang bilang Rp1,8 triliun, Rp1,6 triliun dan terakhir Rp1,2 triliun. Angka ratusan miliar kok bisa jadi main-main, ini kan tidak profesional,” katanya.
Fraksi PKS meminta kepada pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi. “Agar kesimpangsiuran masalah pembangunan gedung DPR dapat selesai,” ucapnya.
Berdasar Rapat Pimpinan DPR 6 September lalu, rencana pembangunan gedung baru DPR RI akhirnya diputuskan ditunda. Keputusan itu muncul kecaman berbagai kalangan.
Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, proyek itu akan dikaji kembali. Pelaksanaan tender akan ditunda sampai semua kajian diselesaikan. Tim teknis bersama konsultan juga diminta untuk menjelaskannya kepada publik.
*Courtesy Vivanews.com
KOMENTAR GUE : "yah gue sih pada dasarnya setuju banget sama pembangunan negara yang sifatnya bisa membangun negara.. tapi perlu pengkajian lebih dalam dalam menentukan langkah selanjutnya, pastikan semuanya sudah memiliki 'restu' dari semua masyarakat Indonesia, jangan sampai pembangunan ini merugikan masyarakat Indonesia itu sendiri sebagai 'pemimpin asli' negeri ini"
About Anonim
Hi, My Name is Ojan. I am very interested in any case and always felt curious. I am a Industrial Engineering graduate and love doing anything about design. Graphic Designer also had interested with bussiness management and social media promotion.
0 komentar:
Posting Komentar